OKU Timur, SOR – Harga beras dan gabah anjlok ketika masa panen sudah sering melanda petani di Kabupaten OKU Timur. Anjloknya harga gabah dan beras ketika masuk musim panen, membuat petani semakin terpuruk. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah.
Hal itu dikatakan Anggota DPRD Sumsel Dapil OKU Timur Azmi Shofik, Jum’at (29/3/2021) saat diwawancarai awak media. Menurutnya negara harus hadir menyikapi permasalahan petani yang merupakan pejuang ketahanan pangan.
“Kasihan petani, ketika harga jual gabah dan beras tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Mirisnya lagi, ketika masuk musim tanam, harga pupuk dan pestisida sangat tinggi bahkan kadang langka,” katanya.
Ia mendukung Pemda (Pemkab OKU Timur dan Pemprov Sumsel) untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Bulog menyerap hasil petani kita. Saat ini harga beras ditingkat petani berkisar diangka Rp 6500 sampai Rp 7000 perkilogram harga ini sangat murah dan merugikan petani.
Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 menyebutkan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah untuk gabah atau beras ditetapkan bahwa Harga Pokok Pembelian (HPP) pembelian Pemerintah di Gudang Bulog adalah Rp 8.300,- perkilogram.
“Sekarang negara harus hadir mencari solusi agar petani jangan terpuruk. Daripada memenuhi stok cadangan pangan nasional melalui impor yang digadang-gadang akan dilakukan sebesar satu juta ton, maka saat ini lebih baik menyerap beras petani lokal yang sedang panen raya dan harga nya jatuh,” ujarnya.
Politisi Demokrat ini juga menjelaskan, Bulog harus membuka keran pengadaan sebesar-besarnya untuk menyerap beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP), tentu saja dengan memperhatikan kualitas dan SOP yang berlaku.
“Saya kira kualitas beras petani kita ini cukup baik dan mampu memenuhi kriteria persyaratan pengadaan yang ditetapkan oleh Bulog. Saya faham, Bulog memang menghadapi dilema, Bulog menjadi garda terdepan penyerapan hasil pertanian akan tetapi tidak memiliki kanal penyaluran berasnya. Insan Bulog ini herus berfikir, nyerap banyak berasnya akan dikemanakan,” katanya.
Sekarang program Raskin/Rastra sudah tidak ada. Program Sembako BPNT pun tidak murni penugasannya ke Bulog.
“Oleh karena itu perlu adanya sinergitas antara Pemda dan Bulog untuk menyerap hasil petani dan memikirkan output dari hasil penyerapan beras tersebut, apakah disalurkan untuk program Beras ASN, Bantuan Beras Daerah, atau untuk TNI/Polri di wilayah masing-masing,” imbuh Shofik yang selama ini memang dikenal dekat dengan petani.
