Palembang, SOR – Kecewa dengan sikap Buloq yang belum juga melakuan tindakan untuk menyerap hasil gabah dan beras petani dengan harga Rp 4.200 sesuai dengan arahan Menteri Pertanian, puluhan massa dari Sriwijaya Corruption Watch (ICW) melakukan aksi di depan Gedung DPRD Sumsel, Rabu (7/4/2021).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak dan meminta DPRD Sumsel untuk membuat surat rekomendasi pemecatan Kepala Buloq, yang dianggap mengabaikan arahan dari Menteri Pertanian.
“Kepala Bulog Sumsel harus segera diganti, karena kalau tidak diganti secara otomatis ini akan berlanjut terus dan merugikan para petani di Sumatera Selatan,” kata Direktur SCW M Sanusi saat diwawancarai usai kegiatan aksi.
Menurutnya, setelah pihaknya melakukan pengecekan langsung dilapangan, harga gabah kering hanya dibeli seharga Rp 3.200, tidak sesuai dengan harapan.
“Kami akan terus memperjuangkan hak-hak para petani guna kemakmuran para petani itu sendiri, sehingga apa yang menjadi harapan dapat segera tercapai,” tegasnya.
Sekretaris Serikat Tani Nelayan (STN) Sumsel Ki Edi Susilo yang secara solidaritas mengikuti aksi tersebut menambahkan, lambatnya Buloq menyerap gabah dan beras petani, kemungkinan besar tersandera kartel mafia beras.
“Harusnya Bulog bergerak dengan cepat. Karena sudah ada instruksi dari Mentan untuk membeli harga gabah sesuai HPP. Dari pantauan STN di lapangan sampai siang ini harga gabah masih Rp. 3.300 untuk Gabah kering Panen padahal HPP gabah kering panen Rp 4.200. Ada apa dengan Buloq, kenapa lamban merespon instruksi Menteri Pertanian,” tambahnya.
Sebelumnya, saat melakukan panen raya di Desa Srikaton, Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur, Sabtu (3/4/2021), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan upaya masif terus dilakukan untuk mengoptimalkan hasil panen sehingga stok beras nasional terjamin dan harga gabah/beras petani saat panen raya tetap stabil.
“Lalu bagaimana serapannya ? Kita dorong semua stakeholder yakni Bulog, PT. RNI dan penggilingan serta pihak swasta untuk menyerap gabah petani dengan harga sesuai HPP (Harga Pembelian Pemerintah),” katanya. (IKM)
