OKU Timur, SOR – Sebanyak 203 kendaraan dinas (Randis) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Timur senilai total Rp 12,3 miliar tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Data tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP-LKPD) OKU Timur tahun 2021.
Hasil inventaris BPK menunjukkan jumlah BPKB pada bidang aset, untuk kendaraan roda dua sebanyak 167 unit senilai Rp. 1,5 miliar serta 36 kendaraan roda empat senilai Rp. 10,7 miliar belum mempunyai BPKB.
Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur, Ardo Pramono mengatakan temuan BPK terkait randis yang belum mempunyai BPKB sudah ditindaklanjuti dengan melakukan inventarisir.
“Sudah kita sampaikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar BPKB kendaraan dinas segera disetor ke aset daerah. Dari tahun kemarin sudah kita minta BPKB ke OPD yang masuk dalam temuan BPK, katanya ada tapi sampai sekarang belum juga diserahkan kepada aset, tapi ada yang sudah menyerahkan,” katanya, Jum’at (2/12/2022).
Menurutnya, dari dua tahun sebelumnya pengadaan mobil dinas dilakukan oleh OPD masing – masing. BPKB nya pasti ada, mungkin belum diserahkan ke aset. Pihaknya sudah sering mengimbau agar segera diserahkan ke aset daerah.
Dari ratusan kendaraan dinas yang belum memiliki BPKB dalam temuan BPK tersebut, ada yang pengadaan oleh OPD dan hibah dari Kabupaten OKU. Sebagian besar kendaran dinas yang berasal dari hibah Kabupaten OKU memang tidak mempunyai BPKB.
“Kita selalu mengingatkan dan mengimbau BPKB kendaraan dinas tersebut segera diserahkan. Untuk fisik kendaraannya saya rasa ada semua,” ujarnya.
Kendaraan dinas roda dua yang tidak memiliki BPKB :
1. Dinas Pertanian 48 unit
2. Dinas Kesehatan 54 unit
3. Diskanak 4 unit
4. Disnakertrans 3 unit
5. Disdikbud 40 unit
7. Belitang III 2 unit
8. Buay Madang 3 unit
9 Madang Suku I 2 unit
10. Sekretariat daerah 3 unit
11. Belitang II 5 unit
12. Jayapura 1 unit
13. Belitang Mulya 1 unit
14. Sek DPRD 1 unit
Kendaraan dinas roda empat yang tidak memiliki BPKB
1. BPPRD 1 unit
2. Dinas Kesehatan 11 unit
3. DPPKB 1 unit
4. Dinas Ketahanan Pangan 1 unit
5. DLH 1 unit
6. Diskanak 1 unit
7. Dinas Perpustakaan dan Arsip 1 unit
8. Sekretariat Daerah 14 unit
9. RSUD OKUT 3 unit
10. Satuan Pol PP 2 unit
