OKU Timur, SOR – Penghargaan Adipura mulai diberikan pada tahun 1986. Penghargaan ini secara rutin diberikan setiap tahun hingga dan sempat terhenti setelah berakhirnya Orde Baru pada 1998. Pada 2002, ajang Adipura secara resmi diluncurkan kembali dan digelar tanpa terputus hingga tahun ini.
Pelaksanaan Adipura secara legal dilandasi oleh Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 37 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebersihan Kota Dan Pemberian Penghargaan Adipura. Aturan ini selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.
Beberapa kalangan secara satire pernah menyebut Anugerah Piala Adipura sebagai “adipura-pura”. Penyebabnya tidak lain, karena ketika suatu daerah sudah mendapat anugerah tersebut, ternyata lingkungan dibiarkan tidak terawat lagi, sampah berserakan. Penataan lingkungan yang bagus dan Kebersihan kota hanya terkesan sebagai ajang dan proyek menghadapi penilaian adipura.
Pada tahun 2016, kota Pagaralam, Sumatera Selatan mendadak terkenal di berbagai media sosial seusai memperoleh piala Adipura Buana. Uniknya, yang menjadi pemicu ketenaran Pagaralam bukan karena mendapat Adipura, melainkan suasana arak-arakan piala Adipura yang tampak melintasi tumpukan sampah di salah satu pinggiran kota.
Kondisi ini sontak membuat netizen ramai memberikan cuitan di media sosial terhadap keabsahan Adipura yang diperoleh Pagaralam. Bahkan menuduh ada lobi-lobi tertentu, sehingga Pagaralam bisa memenangkan Adipura. Tudingan ini tentu saja langsung dibantah keras oleh wali kota Pagaralam, Ida Fitriati.
“Piala ini merupakan hasil kerja keras kita, bukan karena hasil lobi-lobi. Yang disebutkan di media sosial tersebut tidaklah benar,” dalihnya seperti dikutip dari Liputan 6 edisi Juli 2016.
OKU Timur Berharap Adipura
Keberhasilan meraih Adipura, kerap dijadikan momentum untuk memanen soroton dari media. Tidak heran, jika Kabupaten Kota berlomba-lomba dengan berbagai upaya ingin mendapatkan penghargaan tersebut.
Adipura masih menjadi salah satu instrumen dan simbol keberhasilan pembangunan yang cukup populer bagi pemerintah daerah. Kebersihan merupakan salah satu faktor yang paling bisa dilihat dan dirasakan oleh warga. Selain itu, secara eksternal, kebersihan dapat meningkatkan prestise suatu daerah di depan daerah lain. Termasuk di dalamnya sang kepala daerah.
Pemerintah Kabupaten OKU Timur pun tak mau ketinggalan untuk mendapatkan penghargaan Adipura ini. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya melakukan rapat teknis Persiapan Penilaian Kota Sehat Adipura Tahap I dan Tahap II (P1 dan P2) Tahun 2019, yang mendatangkan narsumber dari Kementrian Lingkungan Hidup Zona Sumatera beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Timur Fauzie Bakri, S.Sos mengatakan kita sengaja mengundang dari kementrian khusus untuk melihat bagaimana kesiapan kita untuk mendapatkan Adipura ini.
”Setelah dari Kementerian turun kelapangan dan mendiskusikan kepada para stekholder pada titik pantau apa saja yang harus diperbuat serta dan apa kelemahan kita sehingga masih bisa kita perbaiki,” katanya, Kamis lalu (29/8).
Meskipun Adipura banyak mendapat kritik dari masyarakat, namun masih banyak daerah berlomba-lomba ingin meraihnya. Penghargaan dan relaita kadang tidak sesuai. Inilah irioni Adipura. (ikm)
