Home OKU RAYA Realisasi PBB Baru Capai 25 Persen, Tiga Kecamatan Masih Rendah

Realisasi PBB Baru Capai 25 Persen, Tiga Kecamatan Masih Rendah

159
0
SHARE
Kepala BPPRD Kabupaten OKU Timur, Suyanto, saat mengecek laporan penerimaan PPB dari kecamatan. (SYUPRIADI/SUARA OKU RAYA)

OKU Timur, SOR – Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikelola kecamatan, di Kabupaten OKU Timur, baru mencapai 24,57 persen dari target yang ditetapkan. Dari 20 kecamatan yanga ada, terdapat 3 kecamatan yaitu, Buay Madang Timur, Belitang II dan Madang Suku I yang realisasi PBBnya masih sangat jauh dari target.

Realisasi perolehan pajak PBB pada medio Januari – Agustus 2019, untuk Madang Suku I masih sebesar Rp 5.274.456 atau 3,22 persen dari target Rp 163.792.040 tahun ini. Sedangkan Buay Madang Timur realisasi PBB nya masih sebesar Rp 19.867.546 atau 5,06 persen dari target Rp 392.548.906. Begitupun Belitang II, realisasi pajak PBB masih Rp 47.455.230 atau 6,23 persen dari target Rp 762.046.646. Hal tersbut diketahui, berdasarkan data dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten OKU Timur.

Dari 20 kecamatan, baru enam kecamatan yang realisasinya diatas 20 persen yaitu, Buay Pemuka Bangsa Raja dengan realisasi sudah mencapai 95,53 persen, Buay Madang dengan realisasi 20,38 persen, Belitang Madang Raya dengan realisasi 23,86 persen, Belitang III dengan realisasi 32,22 persen, Cempaka dengan realisasi 23,48 persen dan Martapura dengan realisasi 46,72 persen. Sementara, 14 kecamatan lainnya realisasi PBBnya masih dibawah 20 persen.

Menurut Kepala BPPRD OKU Timur, Suyanto, belum terelisasinya pajak PBB sesuai dengan ketetapan yang ada, dikarenakan faktor keterlambatan dari kecamatan untuk menyetorkannya. Banyak yang bayar langsung ke Bank Sumsel, namun belum dilaporkan ke BPPRD sehingga belum masuk dalam aplikasi.

“Hanya keterlambatan saja, sudah dibayar. Seharusnya setelah dibayar ke bank, langsung lapor ke BPPRD jadi bisa langsung dimasukkan ke aplikasi. Nanti BPPRD akan menyamakan data ke bank sumsel,” ungkap Suyanto kepada awak media diruang kerjanya, Senin (5/8) kemarin.

Lebih lanjut ia mengatakan, jatuh tempo pembayaran PBB pada 30 September 2019. Jika lewat dari tanggal tersebut maka akan dikenakan denda. Dan jika lewat tahun maka jadi piutang desa.

“Piutang tersebut akan tetap ditagih, melalui koordinator di kecamatan masing masing. Saat ini juga kordinator itu berjalan menagih pajak PBB,” lebih lanjut. (ikm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here