Home OKU RAYA Pilkada OKU Timur Terancam Tanpa Pengawasan

Pilkada OKU Timur Terancam Tanpa Pengawasan

87
0
SHARE

OKU Timur, SOR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten OKU Timur terancam tidak bisa mengawasi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar pada 23 September mendatang. Pasalnya, anggaran pelaksanaan pengawasan Pilkada hingga saat ini belum disetujui oleh pemerintah daerah.

Meskipun sudah tiga kali Bawaslu OKU Timur dan Bawaslu Provinsi melakukan audiensi dengan Pemkab OKU Timur, namun anggaran pengawasan pilkda hingga saat ini belum menemukan titik terang.

Diketahui, tenggat waktu penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada, yakni 1 Oktober 2019 lalu. Namun dalam Rapat Evaluasi Pendanaan Pilkada 2020 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (7/10/2019) dengan perwakilan daerah yang belum menyelesaikan NPHD atau anggaran dana hibah untuk pilkada-nya, Kementerian Dalam Negeri memperpanjang waktu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hingga 14 Oktober 2019 bagi kepala daerah.

Ketua Bawaslu OKU Timur Ahmad Ghufron mengatakan, karena keadaan anggaran yang ada sekarang, sehingga belum bisa diputuskan dan hasil audiensi masih ngambang. Akibat belum ada anggaran, tahapan pengawasan di Bawaslu tidak maksimal.

“Sedangkan 28 Oktober 2019 penjaringan calon indenpendent. Untuk itu Bawaslu tidak bisa melakukan pengawasan,” katanya kepada awak media, Senin (14/10) kemarin.

Tahapan Bawaslu di OKU Timur akan dimulai sesuai dengan persiapan September, pada prinsipinnya Bawaslu OKU Timur siap melaksanakan Pilkada di Bumi Sebiduk Sehaluan. “Kami sebagai lembaga pengawas tentunya siap menjalankan tugas, demi suksesnya Pilkada,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur Jumadi mengatakan, pemerintah daerah sudah mengakomodir usulan anggaran dari Bawaslu. Hingga saat ini besaran anggaran unutk pengawasan pilkada masih dianalisa bersama antara pemerintah daerah dan Bawaslu OKU Timur.

“Musyawarah belum ada titik temu, kalau besaran angka anggaran dari kita sudah ada, namun dari bawaslu masih belum sepakat. Kita masih menunggu dari Bawaslu terkait angka anggaran untuk pengawasan pilkada secepatnya. Intinya kita sudah mengakomodir usulan dari Bawaslu tersebut,” pungkasnya. (ikm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here