Home OKU RAYA KNPI OKU Timur : Penerapan Protokol Kesehatan Belum Maksimal

KNPI OKU Timur : Penerapan Protokol Kesehatan Belum Maksimal

74
0
SHARE
Ketua DPD KNPI OKU Timur Fenus Antonius saat memberikan bantuan paket sembako kepada warga kurang mampu. (Dok. Suaraokuraya.co.id)

OKU Timur, SOR – Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) OKU Timur, Fenus Antonius menilai langkah pemerintah daerah terkait penerapan protokol kesehatan, physical distancing maupun social distancing dan kewajiban memakai masker secara konsisten belum maksimal.

Sejauh ini, pemerintah Kabupaten OKU Timur terkesan lamban dalam upaya penanganan covid-19 di Bumi Sebiduk Sehaluan. Hal itu bisa terlihat dengan cukup banyaknya masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan berkumpul.

“Pemerintah harus tegas, jangan menerapkan upaya subjektif belaka tanpa dasar. Hari ini terjadi peningkatan kasus terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 3 orang. Pemerintah jangan lengah, kebijakan yang diambil menjadi objeknya masyarakat harusnya lahir dari masyarakat,” ungkapnya, Jum’at (15/5/2020).

Ia berharap, Pemkab OKU Timur bersama DPRD harus menggandeng masyarakat untuk bahu membahu memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Jangan terjebak pada angka-angka kasus, tapi lebih pada mendeteksi potensi penyebaran virus.

“Daerah ini bisa dikatakan kebobolan, dimana kasus pertama terkonfirmasi adalah supir travel yang pekerjaannya sangat rentan tertular virus ini. Bahkan isolasi mandiri yang dilakukan tidak disiplin sama sekali. Masyarakat yang punya pekerjaan rentan seperti itu harus menjadi fokus perhatian yang serius, bila perlu dilakukan rapid tes sedini mungkin untuk mencegah kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” harapnya.

Pemerintah jangan terjebak pada pemikiran status wilayah, seperti zona merah, zona kuning maupun zona hijau, bahkan PSBB. Diperlukan rencana yang tersistematis untuk mencegah penularan yang lebih luas. Bahkan, jika diperlukan penerapan social distancing dan physical distancing harus ada sanksi sosial yang diberikan bagi yang melanggar.

“Jika didapati konfirmasi positif, maka lebih baik terapkan isolasi cluster secara ketat, agar masyarakat lebih tenang dan tidak panik dalam beraktivitas yang tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan,” ujarnya.

Lanjut Fenus, masyarakat yang terdampak harus didata by name by address, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran. Masih cukup banyak masyarakat yang belum menerima bantuan, diperlukan inovasi dari pemerintah daerah untuk menangani secara cepat dan tepat terkait virus ini dan dampak yang ditimbulkan.

“Selain itu, ketersediaan alat pelindung diri bagi tenaga medis harus dipastikan benar benar ada dan lengkap sesuai dengan protokol kesehatan. Tenaga medis merupakan ujung tombak dalam penanganan pasien, jadi harus perlu perhatian serius terkait alat pelindung diri. Jangan salahkan mereka jika terjadi penolakan terhadap pasien yang tergejala covid karena tidak adanya APD yang lengkap,” pungkasnya. (IKM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here