Home OKU RAYA Jelang Pendaftaran, Bawaslu OKU Timur Imbau Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan

Jelang Pendaftaran, Bawaslu OKU Timur Imbau Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan

85
0
SHARE
Anggota Bawaslu OKU Timur Beny Tenagus.*Suaraokuraya/

OKU Timur, SOR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) OKU Timur mengimbau KPU dan bakal calon kepala daerah mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang berlaku pada saat pelaksanaan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati.

“Bakal calon yang di dukung oleh parpol maupun independen untuk tidak terlalu banyak membawa massa pendukung pada waktu mendaftar,” imbau Anggota Bawaslu OKU Timur Beny Tenagus, Rabu (3/9/2020).

Menurutnya, Bawaslu sudah menyampaikan imbauan itu pada saat rapat koordinasi dalam menghadapi tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Oku Timur pada tanggal 4-6 September 2020,
bersama stakeholder terkait dan tim pasangan calon.

“Kami juga menekankan, agar KPU dan jajarannya untuk berkerja secara profesional, transparan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Ia berharap, seluruh proses tahapan pendaftaran berjalan dengan lancar dan tertib sampai dengan penetapan para calon nantinya pada tanggal 23 september 2020 mendatang.

“Semoga tahapan pendaftaran ini berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun,” harapnya.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, terdapat sanksi bagi bagi setiap pihak yang melanggar protokol kesehatan dalam penyelenggara kegiatan pilkada sudah ditentukan.

Pasangan calon, tim kampanye, petugas penghubung dan/atau para pihak yang terlibat dalam kegiatan tahapan pemilihan melanggar protokol kesehatan, maka KPU akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melarang yang bersangkutan mengikuti kegiatan pilkada.

Penyelenggara pilkada sampai ke petugas ad hoc pun tak luput dari sanksi. Bawaslu memberikan saran perbaikan sesuai dengan tingkatannya. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan, dan penyelesaian sengketa pilkada dalam kondisi bencana nonalam Covid-19. (IKM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here