Home OKU RAYA Daerah Tertib Ukur, Unit Metrologi legal OKU Timur Difungsikan

Daerah Tertib Ukur, Unit Metrologi legal OKU Timur Difungsikan

59
0
SHARE
Foto : Gedung Unit Metrologi Legal Kabupaten OKU Timur. (Dok)

OKU Timur, SOR – Gedung Unit Metrologi Legal Kabupaten OKU Timur di bawah Dinas Perdagangan OKU Timur telah difungsikan penggunaanny baru-baru ini.

Gedung yang terletak di depan Kantor Kemenag OKU Timur meskipun tidak diresmikan karena dampak dari pandemi covid-19, pada 9 Maret 2020 secara resmi operasional dan penggunaannya telah difungsikan.

Kepala Dinas Perdagangan OKU Timur, Sri Inarsih melalui Kasi Penyuluhan dan Pembinaan Kemetrologian OKU Timur, Ratna Wulandari mengatakan, fungsi metrologi sebagai upaya pemerintah dalam melindungi konsumen. Dimana metrologi akan menjamin alat ukur yang digunakan pelaku usaha sesuai standar.

“Kita melindungi konsumen dengan memastikan produk yang ditransaksikan pelaku usaha kepada mereka sesuai dengan standar alat ukur,” katanya, Rabu (15/7/2020).

Ia menjelaskan, setelah alat ukur pelaku usaha di Tempat maupun Tera Ulang, maka pelaku usaha akan mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP). SKHP sangat penting bagi para pelaku usaha. Misalkan untuk pelaku usaha SPBU, jika tidak mendapatkan SKHP tahun ini,akan tidak bisa mendapatkan pasokan BBM dari Pertamina.

“Salah satu syarat untuk mendapatkan pasokan BBM, pelaku usaha SPBU harus mendapatkan SKHP. Begitupun juga perusahaan, seperti LPI tidak bisa mengeluarkan atau menjual barang jika tidak ada SKHP. Dan sejak berjalan sudah ada tiga SPBU dan satu perusahaan yang sudah mendapat SKHP,” jelasnya.

Manfaat yang diperoleh pemerintah dengan difungsikannya unit metrologi yakni, membantu masyarakat memberikan kepastian dan kebenaran dalam bertransaksi juga sebagai potensi Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, untuk menciptakan tertib ukur sehingga terjadi perdagangan yang sehat.

“Fungsi dari metrologi sendiri utamanya untuk melindungi konsumen. Jika berdasarkan alat ukur yang ada dimasyarakat atau pelaku usaha, secara riil traget untuk PAD sendiri sebesar Rp 45-50 juta.

Sementara, Sekretaris Dinas Perdagangan OKU Timur, Suwadi menambahkan, dengan sudah difungsikannya unit metrologi legal, elakunusaha bisa melakukan Tera maupun Tera Ulang alat ukur untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat terhadap timbangan.

“Selama ada dugaan dan anggapan di masyarakat banyak permainan oleh toko, perusahaan, pergudangan dan SPBU. Para pelaku usaha yang sudah dites alat ukur atau timbangannya akan mendapat legalitas dari unit metrologi,” pungkasnya. (IKM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here