Home OKU RAYA 17 Camat Tak Hadiri Paripurna, DPRD OKU Timur Marah

17 Camat Tak Hadiri Paripurna, DPRD OKU Timur Marah

187
0
SHARE
Suasana rapat paripurna DPRD OKU Timur dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi DPRD OKU Timur dalam membahas dan meneliti APBD OKU Timur Tahun Anggaran 2021. *Suaraokuraya/

OKU Timur, SOR – Wakil Ketua DPRD OKU Timur, Juniah sempat marah saat memimpin Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi dalam membahas dan meneliti APBD OKU Timur Tahuan Anggaran 2021. Pasalnya, dari 20 Camat, hanya tiga yang menghadiri rapat paripurna sedangkan 17 Camat lainnya absen.

“Kondisi ini sudah sering terjadi dan harus menjadi perhatian, menjadi sebuah pertanyaan besar mengapa camat tidak hadir. Agenda yang kita bahas ini sangat penting karena itu sudah menjadi kewajiban camat untuk hadir,” ungkapnya, Selasa.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan salah satu Anggota DPRD OKU Timur, Reza Alief Kodim. Menurut dia, sebagai anggota DPRD OKU Timur merasa tersinggung karena dari 20 hanya tiga camat yang hadir. Tidak tahu apa ini dianggap tidak penting apa camat sengaja melecehkan DPRD.

“Kami minta Bupati dan wakil bupati mengambil tindakan tegas kepada camat yang tidak hadir. Jika perlu camat yang tidak hadir diganti dan anggaran belanja langsungnya dipindahkan ke camat yang hadir, ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Sementara Wabup OKU Timur Fery Antoni, mengungkapkan, ketidakhadiran para Camat pada rapat paripurna sudah sering terjadi dan akan dilakukan klarifikasi. Seharusnya camat hadir karena agenda yang dibahas ini sangat penting.

“Pak Sekda tolong panggil dan klarifikasi mengapa camat tidak hadir ini jangan sampai terulang lagi,” imbuhnya.

Terpisah, Tokoh Pemuda yang juga merupakan Ketua KNPI OKU Timur Fenus Antonius mengatakan, Ketidakhadiran sejumlah Camat tersebut membuat pembahasan seolah hanya rutinitas yang dilakukan setiap tahun.

Ketidakhadiran camat seperti tidak menganggap penting pembahasan APBD. Padahal, kata mantan Anggota DPRD OKU Timur tiga periode ini, banyak program kegiatan yang harus dilaksanakan di tahun depan sehingga pada saat pencermatan para pejabat harus ikut mengawal.

“Jangan saat wakil rakyat memberikan tanggapan, malah camat tidak hadir sehingga pembahasan tidak dianggap penting. Seharusnya camat hadir untuk mendengar dan menyaksikan progres dari pembahasan,” katanya. (IKM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here